4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah tokoh senior yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyoroti sejumlah isu lewat pesan kebangsaan yang mereka sampaikan memasuki awal 2026, Selasa (13/1).
Mereka menyebut Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam beberapa aspek. Mulai dari demokrasi, hukum, politik, hingga lingkungan.
Sejumlah tokoh yang tergabung antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Ignatius Kardinal Suharyo, Romo Magnis Suseno, hingga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kesejahteraan bersama masih jauh dari cita-cita karena ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menganga," demikian pernyataan GNB dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta.
Soal demokrasi, GNB mengutip laporan Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2025 yang menyebut kualitas demokrasi Indonesia hanya mengantongi skor 6,30 dari skala 10.
Dengan skor itu, Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi yang cacat. Meski menggelar pemilu langsung, namun Indonesia dinilai memiliki budaya politik yang buruk karena tak menghormati kebebasan sipil hingga malfungsi kekuatan negara.
Mereka secara khusus menyoroti wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD yang telah didorong mayoritas fraksi di DPR. Menurut dia, dukungan terhadap wacana itu merupakan bentuk kegagalan partai politik sebagai alat agregasi kepentingan publik.
"Partai politik sebagai agregasi kepentingan publik lebih banyak menyuarakan kepentingan elit dibanding kepentingan publik, sebagai contoh diskursus pemilihan kepada daerah kembali oleh DPRD," tulis GNB.
Selain demokrasi, GNB juga menyoroti kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam yang berlebihan. Faktanya, kata mereka, tutupan hutan di Indonesia terus menyusut dalam beberapa dekade.
Mengutip data FAO, pada 1990 total luas kawasan hutan nasional mencapai 118,5 juta hektar. Namun, pada 2020 menyusut hingga tersisa 92,1 juta hektar.
"Akibat eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab dan penegakan hukum yang lemah, Indonesia mengalami bencana ekologis di banyak wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa," demikian keterangan GNB.
Memasuki 2026, GNB berharap pemerintah terus berbenah dalam semua aspek tersebut. Mereka berharap 2026 menjadikan Indonesia menjadi ruang aman bagi setiap warga negara.
"Masa di mana negara, masyarakat dan kekuatan bangsa lainnya bersama-sama mengevaluasi dan memperkuat fondasi demokrasi Pancasila dan integrasi bangsa berdasarkan nilai luhur bangsa, serta tujuan bersama hidup berbangsa dan bernegara," tulis GNB dalam pernyataannya.
(fra/thr/fra)
