6 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan secara maksimal publikasi statistik perumahan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk menekan backlog perumahan.
Sebagai informasi, backlog perumahan adalah kesenjangan antara kebutuhan kepemilikan dan kelayakan rumah dengan ketersediaan unit rumah yang layak huni. Kondisi ini terbagi menjadi backlog kepemilikan, yaitu jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sendiri, dan backlog kelayakan huni, yaitu jumlah keluarga yang sudah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni.
Publikasi statistik perumahan dari BPS memuat data kondisi hunian masyarakat yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan backlog. Data itu juga menjadi dasar penentuan langkah penanganan yang lebih tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito mengaku senang karena angka backlog pada rilis terbaru menunjukkan tren yang membaik. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta, Kamis (13/8).
"Saya jujur merasa senang karena ada angka yang cukup bagus, yang terukur secara kuantitatif. Backlog masyarakat yang tidak punya rumah itu berkurang dibanding sebelumnya," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8).
Ia menambahkan, jumlah masyarakat yang memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni turut mengalami penurunan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikasi bahwa program perumahan yang berjalan selama ini membawa hasil.
Tito menegaskan bahwa Presiden memberikan atensi khusus terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk soal perumahan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mendukung langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mewujudkan program tiga juta rumah.
Dukungan itu antara lain menyangkut pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah juga telah memperluas definisi MBR agar cakupan penerima manfaat program perumahan semakin luas.
Tito menyebut kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap sektor perumahan turut meningkat. Ia menilai hal itu tidak lepas dari peran aktif Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam mendorong kepala daerah bergerak.
"Kami harapkan ini bisa mendukung program perumahan ini. Dan kami lihat tadi dari APBD, sumbangsihnya juga meningkat di bidang perumahan," ujar dia.
Dirinya melanjutkan, keaktifan Menteri PKP turun langsung ke daerah turut memacu kepala daerah untuk bekerja lebih giat menangani persoalan perumahan.
Di samping mendorong peran pemerintah daerah, Tito juga mendukung langkah Menteri PKP membangun ekosistem yang melibatkan sektor swasta dalam pembangunan perumahan.
Menurut dia, sektor swasta memiliki peran besar dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat. Keterlibatan swasta dinilai dapat membuat penekanan backlog perumahan berjalan lebih optimal.
"Kemudian ke depan, kami akan terus mendukung langkah-langkah dari Menteri Perumahan dalam mengintensifkan pembangunan rumah bagi masyarakat yang tidak punya rumah, dengan berbagai skema yang ada," terangnya.
Ia menambahkan, dukungan tersebut juga mencakup program bedah rumah bagi masyarakat yang memiliki hunian tidak layak huni. Program ini disebut menjadi salah satu skema untuk menekan backlog kelayakan hunian di daerah.
Lebih lanjut, Tito mengimbau kepala daerah memanfaatkan data dalam publikasi statistik perumahan sebagai acuan dalam menyelesaikan persoalan perumahan di wilayah masing-masing. Ia meminta kepala daerah turut mengalokasikan APBD untuk sektor perumahan sesuai kebutuhan di daerahnya.
Menurutnya, penanganan sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berdampak pada berbagai indikator pembangunan daerah. Ketika persoalan perumahan dapat ditangani dengan baik, angka kemiskinan berpotensi berkurang dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat.
Selain itu, perbaikan sektor perumahan juga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aspek ini disebut menjadi salah satu indikator kinerja yang dinilai dari seorang kepala daerah.
"Di samping juga tentu sektor perumahan yang bagus, iklim perumahan yang bagus, akan membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi indikator kinerja kepala daerah," pungkas Tito.
Sebagai informasi, acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 turut dihadiri Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dan Menteri PKP, Maruarar Sirait. Hadir pula Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho dalam acara tersebut.
(rir)
