2 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa 11 orang saksi untuk mendalami keterlibatan Ipda Yayat Sudrajat (YYS) terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada Selasa (22/9).
"Semua saksi hadir. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait pengadaan barang/jasa di lingkup Pemkab Bekasi yang dikerjakan oleh selain swasta saudara SJ [Sarjan, pengusaha] dan yang diduga dikerjakan atas arahan YYS," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (23/9).
Para saksi yang diperiksa ialah Kepala Dinas Pendidikan, Imam Fathurohman; Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, Henri Lincoln; Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Benny Sugiarto; Pengusaha Sarjan; mantan Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdhan; dan pihak swasta yang pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Bekasi tahun 2024, BN Kholik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya Nesin alias Kuray (swasta); Direktur CV Mancur Berdikari, Adi Purwo; Direktur CV Lor Jaya, Mardian; Direktur CV Singkil Berkah Anugerah, Nadih; dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Nur Chaidir.
Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan di Gedung Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
KPK tengah menelusuri peran Yayat Sudrajat alias Lippo selaku anggota Polri dalam perkara baru yang merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap Bupati Bekasi periode 2025-2030 Ade Kuswara Kunang.
KPK sudah menggeledah rumah mewah Yayat yang berlokasi di Cibubur, Jakarta Timur dan Depok, Jawa Barat.
"Penyidik menduga yang bersangkutan memiliki sejumlah aset mewah yang jumlahnya mencapai belasan, dan tersebar di beberapa tempat, antara lain di Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, Kerawang, dan wilayah lainnya," kata Budi, Senin (21/9).
"Penyidik masih terus melakukan penelusuran terhadap aset-aset terkait lainnya," lanjutnya.
Yayat pun sudah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam menangani kasus dugaan korupsi ini. Artinya, tersangka akan dicari dan ditetapkan dalam proses penyidikan berjalan.
(ryn/isn)
