10 hours ago
7
Yogyakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertemu dengan Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Kilen, Kota Yogyakarta, Kamis (23/7).
Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar tiga jam itu membahas berbagai persoalan kebangsaan.
Tokoh-tokoh GNB yang hadir antara lain Sinta Nuriyah Wahid atau Istri almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid yang dikenal sebagai tokoh Gusdurian yang juga putri sulung Gus Dur, dan Eks Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan mantan anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.
Lalu ada juga eks pimpinan KPK yakni Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M Syarif. Kemudian akadeisi dan cendekiawan di antaranya M Amin Abdullah, A Setyo Wibowo SJ, dan Ery Seda.
Selepas pertemuan, Alissa mengatakan GNB menemui Sultan mempertimbangkan Keraton Yogyakarta memiliki andil penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
"Bahkan (Yogyakarta) pernah menjadi ibu kota sementara pada saat kondisi-kondisi genting Indonesia itu Keraton Yogyakarta selalu memberikan kontribusi yang cukup besar," kata Alissa.
"Kita juga tahu '98, misalnya, Sri Sultan [HB X] adalah salah satu dari deklarator untuk Deklarasi Ciganjur dan lain-lain," sambungnya.
Akademisi UIN Sunan Kalijaga M Amin Abdullah mengatakan salah satu topik yang dibahas adalah RUU Perampasan Aset yang dinilai GNB sebagai agenda prioritas.
"Karena itu sumber segala masalah. Kalau itu selesai Insya Allah semua akan mengikuti. Jadi itu harapan beliau dan kita-kita semua," kata Amin.
Akuntabilitas penyelenggara negara
Selain itu, pertemuan juga membahas pentingnya akuntabilitas penyelenggara negara.
Pertanggungjawaban pemerintah dinilai tidak cukup hanya disampaikan kepada DPR, tetapi juga kepada masyarakat.
Lukman Hakim mengatakan, sebelum bertemu Sri Sultan, GNB lebih dulu berdiskusi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan sejumlah tokoh bangsa lainnya.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, mereka menyampaikan berbagai aspirasi dan keresahan yang dihimpun dari masyarakat.
Menurut Lukman, berbagai masukan itu menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap berbagai institusi.
"Jadi ketidakpercayaan terhadap tidak hanya institusi negara, aparatur penegakan hukum kita tapi hampir di semua sektor dan bidang kehidupan kemasyarakatan kita," ujar Lukman--yang juga pernah menjadi Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 itu.
Ia mengatakan penyebab menurunnya kepercayaan publik sangat kompleks. Namun, dalam pertemuan dengan Sri Sultan, perhatian difokuskan pada dua hal, yakni konsistensi penegakan hukum dan akuntabilitas publik.
"Dan beliau tadi sangat concern dengan dua hal tadi agar ini bisa lebih ditegakkan secara konsekuen, sehingga lalu kemudian trust publik itu bisa kembali sebagaimana diharapkan," ucapnya.
Integritas penegak hukum dan Papua
Selain penegakan hukum yang konsisten, para tokoh juga membahas pentingnya penguatan integritas aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga lembaga peradilan.
Integritas, kejujuran, dan keteladanan dinilai menjadi prasyarat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Kemudian, persoalan Papua turut menjadi perhatian dalam pertemuan para tokoh GNB dan Sri Sultan.
Para tokoh menilai penyelesaian berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik, memerlukan dialog dan komunikasi yang lebih baik agar kepercayaan masyarakat dapat terbangun.
Pesan kebangsaan bulan depan
Hasil pertemuan dengan Sri Sultan dan rangkaian dialog GNB bersama sejumlah tokoh bangsa akan dirangkum dalam pesan kebangsaan yang rencananya disampaikan bulan depan.
Sejauh ini, GNB juga mencatat sejumlah persoalan lain yang perlu mendapat perhatian.
Beberapa di antaranya perlunya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui kebijakan yang disusun secara komprehensif, evaluasi terhadap sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai menghadapi persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaannya, serta pelaksanaan otonomi daerah yang belum optimal.
Selain itu, GNB menyoroti lemahnya sistem penegakan hukum yang berdampak pada maraknya kasus korupsi, kuatnya pengaruh politik dalam penyelenggaraan negara, hingga menguatnya keterlibatan aparat pertahanan dan keamanan di ranah sipil.
Berbagai persoalan tersebut dinilai berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara dan institusinya.
(kum/kid)
Add
as a preferred source on Google
