DPR Panggil Pertamina Buntut Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak

Wakil Ketua Komisi VII DPR Andre Rosiade .(Dok. DPR RI)

KOMISI VI DPR RI memanggil pihak Pertamina pada 12 Maret mendatang. Hal ini buntut kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

"Kemarin kan teman-teman komisi XII sudah memanggil Pertamina, jadi kami nanti akan memanggil Pertamina rencananya tanggal 12 maret ya. Menanyakan perkembangan kasus tentu," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2).

Andre mengatakan pada rapat dengan Pertamina itu juga bakal membahas sejumlah hal. Salah satunya kesiapan Pertamina menyambut bulan Lebaran 2025, khususnya memastikan stok BBM.

"Kita akan menanyakan kesiapan pertamina dalam persiapan menghadapi lebaran ya. Itu yang akan kita panggil Pertamina," ujar Andre.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra itu meminta masyarakat tak meragukan kualitas Pertamina. Komisi XII DPR juga sudah melakukan sidak.

"Kejaksaan Agung kan jelas. Bahwa tidak ada oplosan. Silakan masyarakat mengkonsumsi Pertamina. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat konsumen pertamina tidak usah ragu. Bahwa kita sudah cek," ucap dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun.

Kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

Para tersangka diduga telah menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp193,7 triliun yang bersumber dari lima komponen. Lima komponen itu adalah:

1. Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun,
2. Kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun,
3. Kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun,
4. Kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar Rp126 triliun, dan
5. Kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar Rp21 triliun. (Fah/P-2)