8 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menuai polemik buntut sejumlah kebijakan yang menggunakan anggaran jumbo hingga berujung aksi demo mahasiswa pada 21 April lalu.
Aksi 21 April Rakyat Kaltim bukan hanya di depan gedung gubernur, namun juga di depan gedung DPRD Kalimantan Timur.
Demo yang didominasi massa mahasiswa itu membawa tiga tuntutan: mengaudit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, stop praktik KKN di Kaltim, dan mendesak DPRD Kaltim segera bersikap dan menjalankan fungsi pengawasan secara total.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam demo yang berujung pada penangkapan sejumlah massa aksi, Rudy tak bertemu massa. Namun, dia menyampaikan terima kasih atas masukan mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen yang telah berperan sebagai kontrol sosial.
"Terima kasih masukan adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen-elemen yang menjadi tetap kontrol sosial. Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas," katanya melalui video Instagram, Selasa (21/4).
Rudy sebelumnya disorot atas sejumlah kebijakannya di Kaltim yang menggunakan anggaran jumbo hingga puluhan miliar.
Dia misalnya mengalokasikan Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas. Ada pula pengadaan kendaraan dinas mencapai Rp8 miliar. Teranyar, anggaran makan Pemprov Kaltim disebut mencapai Rp10 miliar.
Mobil dinas Rp8,5 miliar
Pada Februari 2026 lalu, Rudy disorot karena pengadaan mobil dinas yang anggaran mencapai Rp8,5 miliar.
Menurut Rudy, mobil tersebut untuk menunjang kegiatan kepala daerah, apalagi status Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN membuat mobilitas kepala daerah banyak menyambut tamu.
"Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," ujarnya.
Belakangan, Rudy membatalkan rencana itu usai mendapat teguran dan sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari partainya, Golkar dan pemerintah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan Rudy untuk meninjau ulang rencana pengadaan tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai, pengadaan mobil mewah bertentangan dengan prinsip efisiensi.
"Kami sarankan gubernur meninjau ulang, melakukan evaluasi pembelian mobil dinas agar sesuai dengan prinsip efisiensi. Kami juga sudah sampaikan langsung kepada beliau," kata Bima Arya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu (28/2).
Renovasi rumah Rp25 miliar
Tak lama usai kasus pengadaan mobil, Rudy pada awal April lalu juga disorot karena anggaran jumbo renovasi rumah dinasnya yang mencapai Rp25 miliar.
Dia berdalih bahwa anggaran itu tak hanya digunakan untuk renovasi rumah dinas gubernur, tetapi rumah dinas wakil gubernur serta fasilitas pendukung seperti pendopo. Menurut Rudy, selama lebih dari 10 tahun, rumah dinas gubernur tidak ditempati.
Kini, dia mengatakan proses renovasi rumah itu kini telah selesai.
"Rumah dinasnya kita benahin. Mulai banyak sekali yang tidak ada, mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisi-televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak kita baikin kembali untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur," katanya.
Aquarium air laut
Rudy memahami sejumlah item dalam rumah dinas memicu kemarahan masyarakat. Dua di antaranya ada kursi pijat dan aquarium air laut.
Menurut Rudy, pengadaan rumah tersebut sudah dilakukan sebelum dirinya menjabat. Namun, dia memahami kritik itu kini menjadi tanggung jawab dirinya.
"Karena itu saya tidak mencari alasan, ini adalah tanggung jawab saya," kata Rudy.
Sebagai solusi, Rudy mengaku akan menanggung biaya sejumlah item rumah dalam renovasi di luar fungsi kedinasan. Termasuk kursi pijat dan akuarium air laut.
Nantinya, hasil audit dan evaluasi akan bisa dilihat secara umum. Katanya, agar masyarakat bisa melihat secara langsung hasil evaluasinya.
Anggaran makan pemprov Rp10 miliar
Rudy tak membantah bahwa jumlah anggaran makan di Pemprov mencapai Rp10 miliar. Namun, jumlah itu terus turun dalam tiga tahun terakhir.
Dia memaparkan belanja makan minum pada 2023 berada di angka Rp12,33 miliar. Kemudian naik di 2024 menjadi Rp15,89 miliar, namun kembali turun pada 2025 menjadi Rp11,93 miliar.
"Untuk 2026 malah turun lagi jadi sekitar Rp10,24 miliar. Jadi tren-nya menurun," katanya.
Rudy mengingatkan agar informasi yang disampaikan ke publik tidak memicu kesalahpahaman. Ia berharap suasana tetap kondusif dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh.
"Kalau salah ya diperbaiki, tapi jangan dibakar jadi isu yang tidak benar," ujarnya.
(thr/gil)
Add
as a preferred source on Google
