4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bakal terus perkuat sinergitas untuk memperjuangkan hak buruh. Salah satunya, lewat optimalisasi Desk Ketenagakerjaan Polri yang melayani permasalahan buruh.
Hal itu disampaikan Sigit saat menerima audiensi dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (6/2).
"Kami terus untuk mengoptimalkan terkait dengan pelayanan kepolisian di bidang permasalahan perburuhan, juga tentunya kita perluas terkait dengan perlindungan terhadap buruh-buruh perempuan," kata Sigit usai audiensi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Desk Ketenagakerjaan Polri akan terus mengoptimalkan peran dan fungsi kepolisian untuk memperjuangkan segala aspirasi dari seluruh elemen buruh di Indonesia.
"Baik pada saat menyampaikan aspirasi ataukah pada saat kita membantu menyelesaikan masalah industrial yang ada ataupun juga memberikan perlindungan-perlindungan yang harus kita berikan," ujar Sigit.
Melalui sinergi ini, Sigit berharap, ke depannya buruh dapat semakin sejahtera. Ia juga mendorong pembukaan lapangan pekerjaan agar buruh bisa berkarya guna membawa Indonesia yang berdaulat dan makmur.
"Kita akan terus menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini untuk terus ke depan kita tingkatkan sebagai sahabat-sahabat kami. Dan buruh juga menempatkan kami sebagai sahabat-sahabat dari buruh. Dan ini tentunya menjadi hal yang harus terus kita jaga dan kita perbaiki dan kita pertahankan ke depan," ucap Sigit.
Di kesempatan yang sama, Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban menyampaikan apresiasi atas kehadiran Desk Ketenagakerjaan. Sepengetahuannya, Kepolisian Indonesia menjadi yang pertama di dunia memiliki Desk KetenagaKerjaan.
Lebih jauh, Elly juga menyatakan mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden.
"Lalu kedua, kami juga mendukung bahwa Polri itu tetap berada di bawah Presiden. Seperti statement saya ketika dua minggu yang lalu, karena ketika misalnya Presiden ada sesuatu yang sangat perlu, tidak perlu harus melalui menteri tapi langsung dengan Polri. Karena memang Polri adalah sipil dan itu memang tidak boleh berada di bawah kementerian lainnya," paparnya.
"Lalu kami KSBSI akan tetap berada bersama-sama dengan Polri. Karena kami menganggap Polri itu adalah sahabat kami. Dan kami meminta di bawah kepimpinan Bapak kapolri bahwa Desk ketenagakerjaan itu tidak hanya ada di pusat tapi nanti akan ada sampai di daerah supaya Serikat Buruh dan Polri juga bisa bersinergi tidak hanya di nasional," pungkas Elly.
(rea/rir)
