3 hours ago
1
Ilustrasi penanganan sampah(ANTARA FOTO/Muhammad Bagus)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan akan membangun tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) Regional yang baru guna mengatasi kondisi darurat sampah yang terjadi di wilayah tersebut khususnya Kota Banjarmasin. Hal ini diungkapkan Gubernur Muhidin pada peringatan Hari Bumi 22 April, di Banjarmasin.
"Sebagai bentuk komitmen kita terhadap lingkungan dan upaya membantu mengatasi darurat sampah kita akan membangun TPA baru," kata Muhidin, Selasa (22/4).
TPAS baru tersebut berlokasi di kawasan sekitar jembatan Barito, Kabupaten Barito Kuala. Muhidin menyebut sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Barito Kuala yang memiliki lahan seluas 60 hektare.
"Saat ini mulai dikerjakan pembersihan lahan seluas 25 hektare untuk pembangunan TPA baru. Pemprov sudah kerahkan empat unit alat berat," ungkapnya.
Pembangunan TPAS Regional yang baru bertujuan untuk mengatasi kondisi darurat sampah yang terjadi di Kota Banjarmasin, pasca-penutupan TPAS Basirih oleh Kementerian LH pada Februari lalu. Sejauh ini kondisi darurat sampah di Banjarmasin belum tertangani maksimal. Selain itu TPA Regional yang baru juga diperuntukkan untuk pembuangan sampah dari Kabupaten Barito Kuala, kondisi TPA setempat juga mendapat teguran dari Kementerian LH karena open dumping dan over kapasitas.
Wali Kota Banjarmasin M Yamin mengatakan produksi sampah Kota Banjarmasin mencapai 650 ton per hari. Saat ini Pemko Banjarmasin mendapat jatah pembuangan 300 ton sampah ke TPA Regional Banjarbakula milik Pemprov Kalsel. Namun karena lokasi yang jauh membutuhkan biaya yang sangat besar. Di sisi lain keberadaan bank sampah, TPS3R maupun rumah pilah sejauh ini hanya mampu menangani sebagian kecil sampah organik dan anorganik. Pemanfaatan kembali sampah pun hanya terbatas pada botol plastik dan kertas, serta pembuatan kompos yang jumlahnya masih terbatas.
"Meski demikian Pemko Banjarmasin sangat serius berupaya mengatasi kondisi darurat sampah yang terjadi saat ini. Berbagai langkah strategis untuk mengatasi darurat sampah ini telah kita lakukan. Mulai dari sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk memilah sampah, peningkatan kinerja petugas persampahan di lapangan, rumah pilah, penataan dan perbaikan infrastruktur persampahan termasuk TPAS Basirih," ucap Yamin.
Kini Pemko Banjarmasin dan Kementerian LH harus menghadapi gugatan warga terkait ketidakmampuan penanganan darurat sampah yang merugikan masyarakat.(M-2)
