2 weeks ago
11
Bawaslu Batam melakukan efisiensi anggaran dengan menarik mobil dinas.(MI/Hendri Kremer)
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam melakukan efisiensi dengan menarik enam unit mobil dinas yang sebelumnya diadakan melalui sistem sewa. Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho, mengatakan bahwa langkah ini merupakan respons terhadap rencana pemangkasan anggaran pemerintah pusat.
Dari enam unit mobil yang ditarik, lima di antaranya milik komisioner Bawaslu dan satu milik sekretariat. "Sekarang kami kembali menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya, untuk perjalanan dari rumah di Sagulung ke kantor di Batamcenter," katanya, Minggu (23/2) .
Dia menegaskan bahwa Bawaslu Batam tidak memiliki kendaraan dinas dengan pelat merah. Hal ini berbeda dengan Bawaslu Kepri yang masih memiliki kendaraan milik negara.
Meskipun menghadapi pengurangan fasilitas, Antonius menjamin kinerja pengawasan tidak akan terpengaruh. "Sebagai warga negara, kita harus mendukung kebijakan pemerintah. Ada atau tidak adanya pemangkasan anggaran, tugas kita tetap bekerja maksimal," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. "Untuk operasional, kami masih bisa menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum," tambahnya.
Terkait anggaran, Bawaslu Batam saat ini masih mengandalkan dana hibah dari APBD untuk kegiatan evaluasi selama tiga bulan. Setelahnya, akan beralih menggunakan anggaran dari APBN dengan melakukan penyesuaian sesuai dana yang tersedia.
Senada dengan Bawaslu Batam, Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini mengacu pada instruksi Bawaslu RI pada 7 Februari 2024. Meskipun demikian, mobil dinas milik negara (BMN) di tingkat provinsi masih digunakan, namun dengan pengurangan biaya operasional.
"Karena pilkada sudah selesai, fokus kami kini pada evaluasi dan kegiatan yang dapat memberikan masukan positif bagi lembaga," kata dia.
Efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada kendaraan dinas, tetapi juga pada pengurangan kegiatan di hotel dan perjalanan dinas. Bawaslu Kepri kini lebih banyak mengadakan rapat dan evaluasi di kantor atau secara daring.
Pada Pilkada 2024 lalu, Bawaslu Kepri menerima dana hibah dari APBD Pemprov Kepri sebesar Rp57,4 miliar, yang masih digunakan untuk beberapa kegiatan hingga laporan keuangan selesai. (HK/E-4)
