5 hours ago
4
Ilustrasi(freepik.com)
GELOMBANG aksi boikot terhadap produk-produk yang dituding memiliki afiliasi dengan Israel semakin meluas di berbagai daerah di Indonesia. Dampaknya dikhawatirkan akan berpotensi meningkatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor.
Padahal, sejumlah porduk dari perusahaan yang diboikot sebenarnya merupakan perusahaan nasional yang dikelola oleh manajemen lokal dan melibatkan pekerja dalam negeri serta rantai pasok dalam negeri.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan bahwa masyarakat berhak menunjukkan solidaristasnya terhadap Palestina. Namun, ia mengingatkan agar ekspresi tersebut dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan tidak menimbulkan efek domino negatif terhadap tenaga kerja dan stabilitas ekonomi dalam negeri.
“Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun, kita juga harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak merugikan perekonomian nasional,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (24/4).
Dia menjelaskan bahwa pemboikotan produk tertentu memiliki dampak yang kompleks dan berpotensi mengganggu rantai pasok nasional, terutama jika produk yang diboikot merupakan bagian dari industri yang sudah terintegrasi dengan perekonomian nasional.
“Pemboikotan dapat berdampak pada pelaku usaha lokal, termasuk UMKM, dan tenaga kerja yang terlibat dalam produksi atau distribusi produk tersebut. Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang dampak ekonomi dari pemboikotan, termasuk alternatif produk lokal yang bisa digunakan,” jelas Sinaga.
Sementara itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menyatakan bahwa meskipun aksi boikot bukan penyebab utama PHK, dampaknya tetap signifikan.
“Boikot memang merugikan perekonomian, terutama jika produk yang diboikot adalah produk konsumtif. Dalam situasi seperti itu, PHK kerap menjadi opsi terakhir untuk efisiensi,” jelas Eko.
Hal ini diperkuat oleh data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), yang melaporkan bahwa penjualan sejumlah produk kebutuhan sehari-hari yang dituduh berafiliasi dengan Israel telah turun hingga 40%.
Dampak lanjutannya, tentu ada pada potensi gelombang PHK di Indonesia. Pasalnya, gelombang PHK pun sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, dipicu oleh berbagai faktor seperti penurunan permintaan pasar, efisiensi bisnis, dan tekanan ekonomi global.
Kasus terbaru adalah penutupan operasional PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil ternama yang akan memberhentikan lebih dari 10.000 karyawan mulai 1 Maret 2025.
Selain itu, Yamaha juga mengumumkan penutupan dua pabrik pianonya di Indonesia, yang berdampak pada PHK 1.100 karyawan. Sementara itu, PT Sanken Indonesia dilaporkan akan menutup pabriknya di Cikarang, Jawa Barat, pada Juni 2025, mengakibatkan 900 orang buruh kehilangan pekerjaannya.
Sektor makanan dan minuman cepat saji juga tidak luput dari tekanan. PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang lisensi KFC di Indonesia, mencatat kerugian hingga Rp558 miliar pada kuartal III-2024 dan telah mem-PHK 2.274 karyawan.
Direktur Eksekutif Asosiasi Penguasaha Ritel Indonesia (APRINDO), Setyadi Surya menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meredam dampak ekonomi yang ditimbulkan dan mengambil langkah konkret untuk mencegah meluasnya PHK. Ia meminta kebijakan yang seimbang antara makro dan mikro agar lapangan kerja tetap terlindungi.
“Kita tidak bisa melihat masalah ini dari satu sisi saja. Boikot dan tekanan ekonomi bisa berdampak pada stabilitas sosial, mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga potensi konflik di rumah tangga dan di masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan kebijkaan yang konkret dan terukur,” jelas Setyadi.
Setyadi juga mengingatkan bahwa langkah yang emosional namun tidak berbasis data justru dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional dan memperbesar angka pengangguran. “Saatnya solidaritas diperkuat dengan strategi yang rasional dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa " pungkasnya. (H-2)
