loading...
Islandia tolak gabung Uni Eropa. Foto/X
LONDON - Islandia telah memutuskan untuk menolak—dengan perolehan suara 52,8% berbanding 47,2%—upaya melanjutkan kembali negosiasi aksesi dengan Uni Eropa, yang secara efektif menutup pintu bagi keanggotaan. Berikut adalah empat poin penting dari referendum tersebut.
Islandia berkata "Nei" (Tidak).
Dalam referendum yang dipantau ketat dan berlangsung sengit hingga saat-saat terakhir, negara Nordik ini menolak pembukaan kembali negosiasi aksesi dengan Uni Eropa.
Jika hasilnya "ya", proses yang sempat ditinggalkan pada tahun 2015 itu akan dimulai kembali. Kala itu, Reykjavík berhasil menyelesaikan 11 bab dari proses yang panjang dan rumit tersebut. Negara makmur ini hampir pasti akan menjadi kandidat terdepan dalam proses aksesi.
Namun, rakyat Islandia justru memilih untuk mempertahankan apa yang sudah mereka miliki: kemitraan yang sangat erat dengan blok beranggotakan 27 negara tersebut, yang posisinya hanya satu langkah di bawah keanggotaan penuh.
Bagi mereka yang berada di luar Islandia, mungkin tergoda untuk menganalisis referendum ini dari sudut pandang geopolitik: perang Rusia di Ukraina, persaingan tidak adil dari China, dan tentu saja, Donald Trump dengan kebijakan tarif hukuman serta ancamannya untuk mencaplok Greenland.
Namun, faktor penentu utama dalam pemungutan suara ini tidak lain adalah ikan.
Melansir Euro News, sebagai negara kepulauan dengan Zona Ekonomi Eksklusif yang luas di Atlantik Utara, industri perikanan telah mengakar kuat dalam kesadaran nasional. Industri ini merupakan penyedia lapangan kerja utama, yang menyumbang sekitar 8% dari PDB negara dan hampir 40% dari total ekspornya.
Negara ini sangat gigih melindungi hak-hak penangkapan ikannya. Antara tahun 1958 dan 1976, Islandia dan Inggris terlibat dalam serangkaian konfrontasi yang dikenal sebagai "Cod Wars" (Perang Ikan Kod), yang berakhir dengan kemenangan Reykjavík atas London. Keanggotaan UE akan menempatkan Islandia di bawah Kebijakan Perikanan Bersama (CFP), yang mengatur siapa yang boleh menangkap ikan, di mana dan kapan mereka boleh menangkapnya, serta seberapa banyak tangkapan yang diperbolehkan. Sebagian besar kuota ini ditetapkan setiap tahun setelah melalui negosiasi. Negara-negara anggota kemudian bertanggung jawab untuk memastikan para nelayan tidak melampaui batas-batas tersebut.
Menjelang referendum, sebuah jajak pendapat Gallup menunjukkan bahwa 90% perusahaan Islandia yang terkait dengan sektor perikanan menolak untuk bergabung dengan blok tersebut.
Pemerintah berupaya meredam kekhawatiran tersebut dengan menyatakan akan meminta "wewenang penuh" dari Brussels atas sistem perikanan negara itu. Komisi Eropa menyatakan kesiapannya untuk menjajaki solusi-solusi yang "kreatif".
