Tambang Nikel di Raja Ampat dan Kegagalan Stimulus Ekonomi, Menteri Terkait Patut Dievaluasi

Ilustrasi: foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Raja Ampat(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

DIREKTUR Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menegaskan bahwa menteri-menteri ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto perlu segera dievaluasi terutama terkait kegagalan efek stimulus dan memanfaatkan momentum di triwulan I 2025. 

"Pertumbuhan ekonomi di bawah 4,9% menjadi preseden buruk di tengah optimisme Prabowo mengungkit pertumbuhan ekonomi ke angka 8%," ujar Huda saat dihubungi, Jumat (6/6).

Padahal, sambung Huda, pada awal tahun telah diberikan berbagai stimulus seperti subsidi listrik dan dibantu oleh momentum Ramadan-Lebaran, namun pertumbuhan ekonomi hanya di angka 4,87%. 

"Dampaknya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diprediksi hanya di angka 4,5-4,7% saja," sebutnya.

Ia juga menyoroti salah satu kasus beberapa waktu lalu di mana adalah gas LPG 3kg yang sempat “menghilang” dan susah didapatkan oleh masyarakat. Hal itu, lanjut dia, berdampak terhadap daya beli yang tertekan dan masyarakat hilang kepercayaan. 

"Menteri terkait harusnya sudah undur diri. Begitu juga dengan kasus penambangan nikel di kawasan wisata Raja Ampat. Menteri Pariwisata, Menteri ESDM, dan Menteri KLH harusnya sudah mundur karena ketidaktahuan ini. Tidak ada koordinasi sama sekali, padahal mereka sudah bekerja lebih dari 100 hari. Jika tidak mampu, lebih baik diganti, daripada mempermalukan diri dan Presiden Prabowo," tandasnya. (Fal/M-3)