
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, masih menunggu arahan pemerintah pusat berkaitan program sekolah swasta gratis. Kebijakan itu akan ditindaklanjuti dengan memetakan sekolah swasta yang nanti jadi prioritas.
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menjelaskan, di Kabupaten Cianjur, kebijakan penggratisan biaya sekolah swasta tentu harus ditindaklanjuti karena merupakan amanat dari pemerintah pusat. Hanya, sampai saat ini Pemkab Cianjur belum menerima juklak dan juknisnya.
"Kita akan lakukan sesuai perintah. Kita masih menunggu arahan-arahan dari pimpinan," ujarnya, Rabu (2/7).
Salah satu yang sudah mulai mengimplementasikan sekolah swasta gratis yaitu Kota Depok. Kabupaten Cianjur pun berharap bisa secepatnya.
Wahyu mengaku belum mengetahui pasti skema penganggaran program sekolah swasta gratis. Bisa jadi anggarannya dengan pola berbagi.
"Mungkin sebagian dari Pemkab Cianjur, sebagian dari provinsi ataupun pusat," tuturnya.
Pemkab Cianjur, sebut dia, pada tahap awal akan mendata dulu jumlah seluruh sekolah swasta dan memetakan. Kemudian langkah selajutnya memprioritaskan sekolah swasta yang digratiskan.
"Yang jelas harus bertahap karena ini kan program baru. Jadi, harus satu per satu. Tapi tentu target harus seluruhnya," pungkas Wahyu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menegaskan siap mengimplentasikan program tersebut seandainya regulasi yang mengatur tentang hal tersebut sudah resmi ditetapkan pemerintah. Sampai saat ini, daerah harus menunggu terlebih dulu regulasinya.
"Memang, kalau informasi yang saya baca di media, nanti akan ada sekolah gratis bagi swasta. Tapi harus jelas dulu regulasinya," katanya.
Perlu sosialisasi terlebih dulu sebelum program sekolah gratis diterapkan. Termasuk memastikan konsep sekolah gratis tersebut berkaitan dengan pembiayaannya.
"Bagi kami, tentu sekolah gratis ini akan membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur," pungkasnya.