4 hours ago
2
Ilustrasi(Antara)
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi I DPR RI segera membentuk tim pencari fakta guna menyelidiki tragedi pemusnahan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat.
“Ini adalah tragedi dan ini harus diusut. Kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban,” papar Direktur Imparsial, Ardi Manto, dalam rilis yang diterima Rabu (14/5).
“Selain agar keluarga korban mendapatkan hak untuk tahu apa yang terjadi, juga karena perlu ada pengawasan ketat atas peralatan mematikan seperti senjata, amunisi, maupun bahan peledak di lingkungan TNI,” tambahnya.
Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, ledakan amunisi mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Ardi membeberkan setiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional.
Jika berulang dan ada pembiaran oleh negara, kejadian ini bisa tergolong pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak hidup, hak absolut yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun.
Ardi menyatakan pernyataan petinggi TNI yang menyebut bahwa warga sipil menjadi korban karena hendak mengambil logam serpihan amunisi adalah klaim yang terburu-buru. Ardi juga menilai pernyataan tersebut tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban, apalagi disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan.
“Klaim seperti ini justru terkesan menyalahkan korban demi mengaburkan tanggung jawab institusional TNI atas kelalaian yang terjadi,” tandasnya. (E-3)
