Berita Gratis – Perusahaan Gojek atau Aplikasi Karya Anak Bangsa sedang mendapatkan masalah besar dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini karena tidak ada informasi mengenai akusisi perusahaan kepada PT Global Loket Sejahtera atau Loket.com. Gojek yang kena denda KPPU sebesar Rp 3,3 Miliar karena terlambat pemberitahuan informasi akusisi ini. Melalui putusan Sidang Majelis Komisi KPPU dengan pemberian sanksi terhadap perusahaan Gojek. Pembacaan putusan dari KPPU ini sudah di laksanakan pada hari ini sehingga pembuktian sudah masuk dalam penyataan sidang ini.

Gojek Kena Denda

Pernyataan ini sudah terbukti secara sah dan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 serta Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010. Dalam pelanggaran itu Majelis komisi memberikan hukuman berupa denda senilai Rp 3,3 Miliar kepada perusahaan Gojek. Dalam sidang yang di pimpin oleh Ukay Karyadi sebagai Ketua Komisi Majelis dan di dampingi Guntur Saragih serta Afif Hasbullah menjadi Anggota Majelis Komisi. Perkara ini berawal penyelidikan dari dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilan alih saham selama 347 hari. Gojek harus membayar denda yang akan di setorkan ke kas negara paling lambat 30 hari. Dengan kekuatan hukum tetap atau inkracht dalam penentuan denda ini dalam kasus KPPU.

Baca juga : Melaney Ricardo Konsultasi Dengan Pendeta

Gojek Kena Denda

Perusahaan Gojek ini sudah melakukan banyak mengalami penurunan dalam pendapatan selama beberapa tahun belakangan. Sehingga perlunya suntikan dana terhadap perusahaan ketika itu dan selama pendanaan belum dapat di berikan. Menurut pihak Gojek dalam akusisi ini perlu secepatnya sebelum para karyawan terkena dampak buruk. Sehingga dalam akusisi perusahaan ini tidak memberikan pemberitahuan kepada KPPU sebagai lembaga terkait mengenai pemindahan saham Gojek. Hal ini membawa dampak tidak baik untuk perusahaan Gojek sekarang dengan jatuh sanksi denda.

Baca juga : Jokowi Membahas Bangkok Hingga London Lockdown

Dalam sidang yang di bahas mengenai pemindahan saham sepenuhnya kepada perusahaan Global Loket Sejahtera tidak sah secara hukum. Selanjutnya pembahasan akusisi perusahaan Gojek menanggung kerugian besar atas kecerobohannya tersebut. Namun pihak KPPU tidak memiliki pilihan karena akusisi tanpa pemberitahuan ini bersifat melanggar hukum di Indonesia. Kemudian hukuman denda pantas di berikan kepada perusahaan Gojek dalam pembahasan saat ini. Demikian juga mengenai pemindahan kekuasaan kepada perusahaan yang mengakusisi saham penuh pasti akan mendapat masalah lain.