Habib Rizieq Tak Patuhi Prokes
Habib Rizieq Shihab

Berita gratis – Habib Rizieq tak patuhi Prokes – akhirnya didakwa karena telah melakukan tindakan yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19.

Hal ini terjadi saat Habib Rizieq mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, kabupaten Bogor.

“Tidak mematuhi penyelenggaraan ke karantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat,”

Ujar jaksa penuntut umum saat membacakan dakwanya dalam persidangan di persindangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ( PN Jaktim ), Jumat (19/3/2021).

Seperti yang di katakan oleh Jaksa, bahwa kasus ini bermula saat Habib Rizied pulang dari Arab Saudi lalu ke Indonesia. Usai pulang ke rumahnya di Petamburan tanpa menjalani masa isolasi mandiri, Jaksa menyebut Habib Rizieq bertolak ke Megamendung.

Jaksa juga mengatakan, pada 11 November 2020, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bogor A Agus Ridallah yang juga selaku koordinator bidang penegakan hukum dan pendisiplinan satuan tugas COVID-19 Kota Bogor menerima forward Whatsapp, yang pesan itu berisi ajakan untuk menyambut kedatangan Habib Rizieq di jalan Gadog hingga ke Markaz Syariah Megamendung.

“Isinya berbunyi ‘Gadog Puncak Cisarua Bogor sambut kedatangan Imam Besar umat Al Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Shihab Jumat tanggal 13 November 2020 jam 08.00 pagi, titik Kumpul di masjid harakatul Jannah penuh sisi-sisi jalan dari Gadog sampai ke markaz Syariah Megamendung sebarkan,” kata Jaksa.

Kemudian Jaksa mengatakan, jika tanpa memperoleh izin dari satuan tugas COVID-19 Habib Rizieq datang menhadiri acara yang di gelar di pondok pesantren miliknya.

Habib Rizieq juga di sebut melanggar masa karantina mandiri yang seharusnya di jalankannya selama 14 hari.

Habib Rizieq Tak Patuhi Prokes

“Terdakwa dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari satuan tugas COVID-19 Kabupaten Bogor dan melanggar masa karantina mandiri 14 hari, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 terdakwa tetap saja mengagendakan untuk hadir melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian Stadion Markaz Syariah TV di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah miliknya yang ada di Kp Babakan Pankacilan Desa Kuta Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor,” kata jaksa.

Jaksa mengatakan kedatangan Habib Rizieq ke Megamendung di sambut oleh kurang lebih 3 ribu orang. Masyarakat yang datang, di sebut Jaksa tidak hanya berasal dari lingkungan pondok pesantren.

Melainkan banyak juga yang berasal dari luar pondok pesantren.

“Setibanya terdakwa di Simpang Gadog kabupaten Gadog Kabupaten Bogor hingga ke pondok pesantren miliknya tersebut terdakwa telah di sambut oleh lebih kurang 3.000 orang yang hadir, baik yang datang dari lingkungan pondok pesantren itu sendiri maupun dari luar lingkungan pondok pesantren,”kata Jaksa.

Menurut jaksa, Habib Rizieq tidak berupaya mengimbau agar masyarakat tidak berkerumunan. Namun Habib Rizieq di sebut justru ikut bergabung dalam kerumunan dan membiarkan acara yang di hadirkan berlangsung selama kurang lebih 3 jam.

Baca juga : Menteri Israel Menyatakan Peluang Damai Dengan Indonesia

“Dan bukan berupaya untuk menghimbau agar orang-orang yang hadir tersebut tidak berkerumunan membatasi jumlah peserta sesuai dengan ketentuan dan memenuhi protokol kesehatan, justru dengan antusiasnya menggabungkan diri bersama dengan kerumunan massa yang hadir dan membiarkan rangkaian kegiatan tersebut terselenggarakan lebih dari 3 jam,” sambungnya.

Jaksa telah menilai perbuatan Habib Rizieq telah melanggar keputusan Bupati tentang perpanjangan kelima perlakuan pembatasan sosial berskala besar adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat aman dan produktif di kota Bogor,” katanya.

Atas perbuatannya, Habib Rizieq di dakwa dengan pasal berlapis. Berikutnya pasal yang menjerat Habib Rizieq dalam kasus Megamendung :

Pasal

  1. Satu : Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau
  2. Dua : Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau
  3. Tiga : Pasal 216 ayat (1) KUHP (dwia/dhn)