Masa penahanan mantan DPR
Ilustrasi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

Berita gratis – Masa penahanan mantan DPR bernama Irgan Chairul Mahfiz telah di perpanjang oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Rencana ini untuk 30 hari ke depan dalam perkara korupsinya.

Irgan merupakan terangka kasus suap yang telah terkait pengurusan dana alokasi khusus APBN-P 2017 dan APBN 2018. Dana tersebut untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Masa penahanan mantan DPR

” Untuk penyelesaian pemberkasan perkara tersangka ICM ( Irgan Chairul Mahfiz ), hari Jumat (8/01/2021) tim penyidik dari KPK memperpanjang masa penahanan.

“Kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Sabtu (9/1/2021).

Baca juga : CORONA TEMBUS 10 RIBU KASUS “INDONESIA SIAGA 1”

Ali juga mengatakan jika perpanjangan masa penahanan itu sudah terhitung sejak tanggal 8 Januari 2021. Sampai dengan 6 Febuari 2021 yang akan mendatang.

Irgan sebelumnya juga sudah di tahan di Rutan Salemba Jakarta sejak Rabu (11/11/2020) lalu. ” Penyidik akan segera menyelesaikan pemberkasan perkara atas nama tersangka yang di maksud,” kata Ali.

Untuk kasus ini Irgan telah di duga sudah menerima uang sejumlah Rp 100 juta. Dana yang berasal dari Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Siregar.

Melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Labuhanbatu Utara Agusman Sinaga.

Uang itu di berikan dengan alasan agar Irgan sebagai anggota Komisi IX DPR

Agar bisa mengupayakan ada desk pembahasan di Kementerian Kesehatan. atas DAK Bidang Kesehatan untuk Kabupaten Labuhanbatu.

“Uang tersebut di duga terkait bantuan ICM untuk mengupayakan desk. Mengenai pembahasan di Kementerian Kesehatan atas DAK Bidang Kesehatan APBN tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

” Ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Baca juga : Aparat Polisi Telah Tangkap 445 Orang Yang Berhubungan Aksi 1812

Atas perbuatannya itu, Irgan disangka melanggar beberapa Undang-undang

Yaitu pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jucnto Pasal 55 Ayat (1).

Ke-1 juncto Pasal 65 KUHP mengenai kasus korupsi di Indonesia sekarang ini.