Hukuman  kebiri untuk pelaku kekerasan seksual di Indonesia sudah di tetapkan pemerintah dan di sahkan secara hukum. Hukuman kebiri ada di (pp) nomor 7 Tahun 2020.
Hukuman kebiri kekerasan seksual

Berita Gratis – Hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual di Indonesia sudah di tetapkan pemerintah dan di sahkan secara hukum. Hukuman kebiri ada di (pp) nomor 7 Tahun 2020.

Yang mengatur tata letak cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Di balik di sahka nnya hukuman kebiri ada beberapa pihak yang keberatan dengan hukuman kebiri kimia tersebut.

Salah satunya dari Pakar Hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakartayaitu Mudzakir.

Baca juga : 575 Sekolah Kembali Belajar Tatap Muka

Mudzakir menilai pelaksanaan kebiri kimia tidak tepat di terapkan sebagai pidana tambahan.

Karena penerima hukuman kebiri, tidak sadar ketika mendapat pelatihan pengendalian nafsu selama menjalani masa hukumannya.

“Mestinya saat dia melakukan seksekusi pidana, dia dalam kondisi kesadaran dan di latih untuk mengendalikan nafsu tapi kalau di matikan hasrat seksualnya bagaimana dia bisa melatih pengendalian diri,” ujarnya

Pakar hukum tersebut lebih setuju dengan pelaksanaan cambuk yang di lakukan di provinsi Aceh bagi pelaku kekerasan seksual, khususnya kepada anak anak.

Dengan adanya hukuman cambuk para pelaku bisa memicu kesadaran agar tidak melakukan hal kekerasan seksual.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menentang pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhdap anak. Pihak masyarakat sipil pun keberatan dengan adanya hukuman kebiri kimia tersebut.

Ahli hukum dari Yogyakarta itu lebih setuju jika hukuman kebiri tersebut di berikan kepada Predator Sex.

Baca Juga : Pemilu

Hukuman Kebiri

Penandatangan PP tersebut juga menandakan pemreintah justru abai untuk meningkatkan kualitas sosial di masyarakat. sebab tindakan kekerasan seksual terkait dengan sosial seseorang.

Untuk itu Mudzakir mengingatkan pemerintah untuk membentuk aturan hukum tentang perlindungan dari kekerasan seksual. Karena pidana kebiri tidak hanya di picu dari tingginya kasus kekerasan seksual kepada anak saja melainkan kepada korban ke seluruhan.

“Hasyrat seksual bukan di sebabkan karena urusan pribadi, tapi urusan sistem sosial dan sistem secara keseluruhan yang memberi peluang untuk melampiaskan hawa nafsu sexsual”

“Yang harus menjadi tema di undang undang tersebut adalah masalah seksual itu,”

Jadi Presiden Indonesia Jokowi Widodo telah menandatangani PP nomor 70 tahu 2020. PP tesebut berisi cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

Pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.